Skip to main content

follow us

Berikut 12 Soal Pasal-Pasal UUD 1945 yang Sering Muncul di TWK SKD CPNS, Beserta Pembahasannya

Dari 100 soal SKD CPNS 2018, soal TWK terdiri dari 35 soal. Untuk lolos TWK, seorang pelamar CPNS 2018 wajib melewati passing grade 75.

Atau angka minimal yang perlu didapatkan pelamar CPNS 2018 untuk soal TWK adalah 75.

Artinya seorang pelamar CPNS 2018 paling tidak mesti menjawab 16 soal dengan tepat dalam TWK.

Sebab satu jawaban benar dalam TWK SKD CPNS 2018 memiliki nilai 5. Sedangkan jawaban salah diberi nilai nol.

Inilah daftar soal yang kerap keluar dalam TWK SKD CPNS 2018 :

1. Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam pasal berapa dalam UUD 1945 setelah amandemen?

2. Kedaulatan RI berada di tangan rakyat, tercantum dalam pasal berapa di UUD 1945 setelah amandemen?

Untuk menjawab 2 soal ini maka pelamar CPNS 2018 mesti hafal pasal 1 UUD 1945 setelah amandemen, yakni :

Pasal 1

ayat 1.Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

ayat 2.Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

ayat 3.Negara Indonesia adalah negara hukum.


3. Sebutkan pasal dalam UUD 1945 setelah amandemen yang membatasi masa jabatan seorang Presiden RI ?

Jawaban soal ini terdapat dalam pasal 7 UUD 1945 setelah amandemen yang berbunyi 'Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan'.

4. Berapa banyak jumlah dukungan anggota DPR yang diperlukan untuk mengajukan permintaan pemberhentian Presiden, serta berapa banya anggota DPR yang mesti hadir dalam rapat paripurna MPR Untuk mengambil keputusan memberhentikan seorang Presiden berdasarkan UUD 1945 setelah amandemen ?

Ada 2 pasal yang digunakan untuk menjawab soal ini. Pertama adalah pasal 7B ayat 3 UUD 1945 setelah amandemen yang berbunyi 'Pengajuan permintaan dewan perwakilan rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dewan perwakilan rakyat yang hadir dalamm sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dewan perwakilan rakyat.

Pasal kedua untuk menjawab soal ini adalah pasal 7B aya 7 yang berbunyi 'Keputusan Majelis Permusyawaratan rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

5. Sebutkan 3 menteri yang akan melaksanakan tugas Presiden dan Wakil Presiden apabila terjadi peristiwa dimana Presiden dan Wakil Presiden mangka, atau diberhentikan secara bersamaan ?

Jawaban ini ada di dalam pasal 8 ayat 3 UUD 1945 setelah amandeman yang berbunyi 'Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambar-lambatnya 30 hari setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

6. Sebutkan 5 fungsi dan hak DPR berdasarkan pasal 20A UUD 1945 setelah amandemen ?

Mari kita simak isi pasal 20A ayat 1 sampai 4 untuk menjawab soal ini :

ayat 1 : DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

ayat 2 : Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

ayat 3 : Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

ayat 4 : Ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR dan hak anggota DPR diatur dalam undang-undang.


7. Ketentuan tentang pemilihan umum berada dalam pasal berapa di UUD 1945 setelah amandemen ?

Pasal 22E yang berbunyi :

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.


8. Berapa jumlah pasal yang muncul atau diubah dalam amandemen UUD 1945 yang ketiga kalinya ?

Jawabannya adalah 24 pasal, yakni 1, 3, 6, 6A, 7A, 7B, 7C, 8, 11, 17, 22C, 22D, 22E, 23, 23A, 23B, 23C, 23E, 23F, 23G, 24, 24A, 24B, dan 24C.

Untuk amandemen ke 1 jumlah pasal yang diubah adalah 9 pasal, yakni pasal ; 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21.

Untuk amandemen ke 2 jumlah pasal yang diubah adalah 22 pasal, yakni : 18, 18A, 18B, 19, 20A, 22A, 22B, 25, 26, 27, 28A s.d 28J, 30, dan 36.

Untuk amandemen ke 4 jumlah pasal yang diubah adalah 15 pasal, yakni pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 25A, 31, 32, 33, 34, 37, aturan peralihan, aturan tambahan.


9. Sebutkan tanggal-tanggal amandemen UUD 1945 dari amaandemen pertama sampai ke-4 ?

Amandemen UUD 1945 ke-1 : 19 Oktober 1999.

Amandemen UUD 1945 ke-2 : 18 Agustus 2000.

Amandemen UUD 1945 ke-3 : 9 November 2001.

Amandeman UU 1945 ke-4 : 11 Agustus 2002.


10. Sebutkan isi pasal 31 ayat 1 UUD 1945 setelah amandeman ?

Bunyi seluruh pasal 31, yakni

Pasal 31
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya duapuluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari aggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi


11. Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia tercantum dalam pasal ke berapa dalam UUD 1945 setelah amandemen ?

Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 36B
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

Pasal 36C

Ketentua lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara, sera lagu kebangsaan diatur dalam undang-undang


12. Periode kapan konstitusi RIS digunakan?

Jawabannya adalah 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950.

Tapi inilah daftar lengkap tiap periode perubahan penggunaan hukum dasar negara RI :

1.UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 17 Desember 1949)

2. Konstitusi RIS ( 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)

3. UUD (sementara) (17 Oktober 1950 - 5 Juli 1959)

4. UUD 1945 Pra Orba (5 Juli 1959 - 1966)

5. UUD Orba (1966 -1999)

6. UUD Amandemen (1999-2002)

Baca Juga :

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Jika ada yang mengganjal silahkan disampaikan via kotak komentar berikut. Tanya jawab PR juga boleh.
Buka Komentar